 |
| Reses I DPRD Kabupaten Samosir Dapil I di Kecamatan Pangururan. |
Samosir(DN)
Dalam rangka mendengarkan aspirasi masyarakat, 8 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Samosir, Dapil I melaksanakan reses pertama tahun 2025 di Kecamatan Pangururan. 8 anggota DPRD Samosir tersebut yakni, Ketua, Nasip Simbolon, Wakil Ketua, Osvaldo Ardiles Simbolon, anggota dewan, Renaldi Naibaho, Marko Simbolon, Sudung Sitanggang, Mian Fidelis Malau, Polten Simbolon dan Edis Naibaho.
Kegiatan ini berlangsung di Kantor Camat Pangururan, pada Senin, 10 Maret 2025, dan dihadiri Camat Pangururan, Robintang Naibaho bersama kepala desa se-Kecamatan Pangururan, BPD, perangkat desa, tokoh masyarakat, dan sejumlah warga.
Dalam sambutannya, Ketua DPRD Samosir, Nasip Simbolon menyampaikan pentingnya kegiatan reses sebagai upaya mendekatkan wakil rakyat dengan masyarakat. Reses ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan berbagai permasalahan yang mereka hadapi, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya.
Sejumlah usulan dan aspirasi disampaikan kepada DPRD dalam reses ini, diantaranya adalah permohonan perbaikan jalan usaha tani, permasalahan pertanian seperti air yang lebih memadai di berbagai desa di Kecamatan Pangururan, dan berbagai aspirasi lainnya.
Dalam reses ini, Ketua DPRD Samosir juga membahas adanya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Menurutnya, kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat dipastikan akan berpengaruh besar terhadap proses pembangunan daerah di Kabupaten Samosir.
"Kabupaten Samosir memiliki keuangan yang rendah, terlebih dengan adanya efesiensi ini dipastikan akan memberikan dampak pada usulan pembangunan yang sudah direncanakan," ujar Nasip Simbolon.
Meski begitu, DPRD Samosir bersama Pemerintah Kabupaten, sambung Nasip, akan terus berkoordinasi dengan pemerintah atasan, baik propinsi, pusat, DPRD propinsi maupun DPR RI, agar beberapa item pembangunan vital berkaitan dengan kebutuhan mendesak masyarakat tidak terimbas efesiensi.
"Kita berharap efisiensi anggaran yang akan dilakukan nantinya tidak mengurangi efektivitas program prioritas, yang berorientasi pada kepentingan masyarakat," katanya.
Senada baik Polten Simbolon, Marko Simbolon dan anggota DPRD lainnya, menambahkan bahwa efisiensi ini menjadi momok yang akan mempengaruhi proses pembangunan di Kabupaten Samosir. Karena tanpa efisiensi pun, kata Marco Simbolon, APBD Kabupaten Samosir masih sangat kecil untuk membuat pembangunan semakin melejit.
"Kami berharap ditengah efisiensi anggaran saat ini, para kepala desa bisa tetap kreatif dalam pelayanan ke masyarakat, meski dengan anggaran yang minim," timpal Anggota DPRD Samosir, Polten Simbolon.
Sementara itu, Anggota DPRD Samosir, Renaldi Naibaho memaparkan terkait efisiensi anggaran, bahwa sesuai pidato Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu lalu dan sesuai surat Kemendagri, anggaran yang akan di efesiensi yakni perjalanan dinas, ATK dan kegiatan lainnya yang tidak terukur. Dan dana yang di efisiensi itu nantinya dialihkan ke pendidikan, kesehatan, infrastruktur, sanitasi dan prioritas lainnya untuk menciptakan lapangan pekerjaan.
"Sesuai visi Indonesia emas 2045 dan astacita Presiden Prabowo, bahwa pembangunan saat ini diprioritaskan di desa, dengan menggalakan swasembada pangan. Saya kira untuk Kabupaten Samosir, kalaulah pertanian itu yang dikembangkan, infrastrukturnya, irigasinya, bantuan bibitnya, maka efesiensi ini akan memberikan manfaat bagi masyarakat kita yang mayoritas petani," ujar Politis Partai Gerindra itu.(SBS).
