 |
| Mantan Anggota DPRD Sumut, Oloan Simbolon. (Tangkapan layar dari akun Oloan Simbolon). |
Samosir(DN)
Dewan Pakar Pro Perubahan, Oloan Simbolon, angkat bicara soal kepemimpinan Bupati Samosir Vandiko Timotius Gultom. Menurutnya, Seorang pemimpin demokratis, yang diberi mandat oleh mayoritas rakyat pemilih di suatu negara atau daerah harus memiliki spesifikasi seperti kejujuran, kecerdasan (intelegensi), keberanian, kreativitas, kompetensi dan rasa keadilan.
Kepemimpinan demokratis menuntut pembagian kekuasaan yang setara, tak satupun orang atau pihak yang lebih mendominasi dari lainnya dalam proses pengambilan keputusan (decision making).
“Gaya demokratis tidak menunjukkan hirarki, Bupati harus membuka kesempatan yang sama besar kepada Organisasi Perangkat Daerah dalam mengambil keputusan. Tapi, ketika seorang Bupati justru lebih mendengar pendapat dan masukan dari orang di luar pemerintahannya, maka keputusan yang dibuat akan sulit diterima oleh bawahannya,” terangnya, Senin (22/11/2021).
Kata dia, seorang Bupati meminta pendapat dari orang di luar pemerintahan sangat diperlukan. Namun keputusan final tetap ada di tangannya. Akan sangat berbahaya ketika seorang kepala daerah, justru lebih mendengarkan orang di luar OPD-nya, walaupun itu misalnya pihak keluarga.
Bupati Samosir dia nilai tak mungkin mampu mewujudkan jargoon “pro perubahan” yang ia dendangkan semasa kontestasi pilkada hingga saat dilantik, ketika jargon itu tidak datang dari dirinya.
Porsi Keluarga Lebih Besar
Lebih bahaya lagi ketika seorang bupati justru memberi porsi yang lebih besar kepada orang di luar pemerintahannya. Entah itu ayahnya, ibunya atau saudar-saudaranya.
“Hal ini terjadi karena Bupati Samosir Vandiko, misalnya terlalu membiarkan campur tangan keluarga dalam urusan pemerintahan,” ucap Oloan menanggapi arus deras yang terjadi atas berbagai kebijakan Bupati Samosir akhir-akhir ini.
Kata dia, sejak dinyatakan sebagai peraih suara terbanyak di Pilkada Desember 2020 lalu, kita lihat keluarga atau pemodal terlalu dominan mencampuri segala urusan pemerintahan,” sebut mantan Ketua Komisi A DPRD Sumatera Utara itu.
Akibatnya, ada berbagai kebijakan yang ganjil sejak awal pemerintahan. Mulai dari pembentukan Tim Transisi yang melibatkan PNS di Hotel Vantas milik keluarga Bupati,” bebernya.
Selain itu, kata dia, kebijakan pembentukan Staf Khusus Bupati yang menuai pro kontra. “Masih banyak kebijakan lain,” bebernya.
Oloan Simbolon sangat prihatin melihat kondisi Pemkab Samosir saat ini. Ia menilai bahwa ada “Bupati Bayangan” yang lebih berkuasa dari Bupati dan Wakil Bupati.
“Tak terlihat upaya merangkul semua pihak mendukung program pemerintah daerah. Yang terjadi justru sebaliknya, mereka larut dalam eruforia kemenangan,” tegasnya.
“Kasihan Bupati Vandiko, kalau ia selalu dibayang-bayangi oleh pemodal/keluarganya sendiri. Saya pikir Bupati harus diberikan kepercayaan penuh untuk memimpin Samosir,” imbuh mantan Wakil Ketua DPRD Samosir itu lagi.
Keberadaannya sebagai Dewan Pakar Rumah Pro Perubahan, ditegaskan Oloan, bukanlah sebagai bemper yang membentengi pemerintah secara membabi buta.
“Saya mendukung program pembangunan dalam koridor positif. Kalau kurang tepat, ya saya harus memberikan masukan,” ujarnya.
Menurut Oloan, kini saatnya Vandiko menjadi Bupati Samosir sesungguhnya yang diberi mandat oleh rakyat. “Orang-orang yang selama ini merasa diri lebih dari kepala daerah harus menempatkan diri pada posisi yang tepat,” tegasnya.
Mantan Ketua Pemuda Katolik Sumut itu juga mengingatkan, jangan sampai rakyat Samosir lebih memusatkan perhatian pada sang playmaker dibanding Bupati Samosir Vandiko Timotius Gultom.
Selanjutnya dijelaskan, para pemodal atau keluarga Vandiko yang sejauh ini terlalu turut campur di pemerintahan, agar segera berbenah diri.
“Rakyat Samosir memilih Vandiko justru karena dipercayai mampu membawa perubahan daerah, jadi orang orang yang merasa “Bupati Bayangan” silahkan hengkang,” tegasnya lagi.
Namun sebaliknya, diungkapkan Oloan, jalannya pemerintahan Bupati Vandiko akan semakin kacau bila orang-orang di lingkarannya terlalu mencampuri urusan pemerintahan.
Dia mengharapkan, agar kondusivitas pemerintahan berjalan dengan baik, pihak keluarga termasuk Ober Gultom yang merupakan ayahanda Bupati Vandiko, tak perlu terlalu mencampuri pemerintahan.
“Berhentilah mempertontonkan arogansi. Rangkullah semua pihak dan yakinlah bahwa perubahan ke arah yang lebih baik pasti tercapai,” sebutnya mengakhiri.(MU).
