 |
| Rapat pembahasan R-APBD TA 2022 Kabupaten Samosir di salah satu hotel mewah di Parapat. |
Samosir(DN)
Rapat Kerja Badan Anggaran DPRD Samosir dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan OPD dalam pembahasan R-APBD TA 2022, yang dilaksanakan di sebuah hotel berbintang di Parapat Kabupaten Simalungun, dinilai menciderai rakyat dan pemborosan anggaran. Terlebih dilakukan saat pandemi Covid-19.
Hal ini disampaikan pegiat LSM, Ranto Sihole di Pangururan, Selasa, 16 November 2021. Ia menilai sangatlah tidak elok rapat di hotel mewah dan di luar kota pula. Apalagi dilakukan di tengah penderitaan rakyat akibat imbas dari PPKM berlevel.
"Coba bayangkan, ditengah pandemi, disaat masyarakat dituntut untuk hidup hemat, ini anggota dewan dan pejabat Pemkab Samosir malah rapat di Parapat. Emang di Samosir ini tidak ada tempat? Kenapa juga tidak dilakukan di gedung DPRD. Lebih murah dan terjamin juga kenyamanannya," ketus Ranto Sihole.
Menurut Ranto, di tengah pandemi Covid-19 seperti sekarang ini, harusnya menjadi momen yang paling pas bagi DPRD maupun pejabat di Kabupaten Samosir menunjukkan peran yang bisa dirasakan masyarakat yang terdampak di bidang ekonomi akibat PPKM berlevel. "Bukan malah boros anggaran dengan rapat di hotel mewah di luar kota," ujarnya.
Selain itu, pembahasan yang di luar kebiasaan tersebut dikhawatirkan terjadi kesepakatan-kesepakatan titipan. Rapat di luar gedung DPRD Samosir juga bisa menciderai prinsip transparansi dan akuntabilitas penyusunan anggaran.
"Yang dikhawatirkan ada kesepakatan gelap atau anggaran-anggaran siluman yang ingin disisipkan di komponen kegiatan atau program," gerutu Ranto.
Senada, masyarakat Samosir lainnya, Pardiman Limbong menyayangkan sikap DPRD dan pemda yang menghabiskan anggaran hanya untuk pembahasan R-APBD di luar daerah.
“Banyak tempat yang layak untuk itu di Samosir, apalagi kegiatan ini terkesan dipaksakan di luar daerah,” tegasnya.
Ia mengungkapkan, perilaku para wakil rakyat dan pejabat teras di Samosir tidak mencerminkan sikap pro rakyat. “Termasuk masalah efesiensi dalam penggunaan anggaran,” tandasnya.
Idealnya para pejabat daerah itu, dikatakan Pardiman, harus lebih fokus memikirkan pemulihan ekonomi rakyat. “Karena sudah hampir 2 tahun, ekonomi masyarakat tertekan akibat pandemi Covid-19,” ujarnya sedikit geram.
Sementara itu, Sekretaris DPRD Samosir Marsinta Sitanggang ketika dikonfirmasi wartawan, Selasa (16/11/2021) mengaku ada rapat eksekutif dan legislatif di Parapat.
“Rapat Kerja Banggar DPRD Samosir dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan OPD,” jelasnya.
Ketika di tanya, apa urgensinya harus mengadakan rapat di luar daerah? Marsinta menyebutkan, bahwa pihaknya juga lebih setuju kalau rapat itu diadakan di Kabupaten Samosir.
Wakil Ketua DPRD Samosir, Nasip Simbolon ketika dihubungi wartawan tidak menampik, keberadaan legislatif dan eksekutif yang mengadakan rapat di Parapat.
Namun, ketika ditanya, apa urgensinya harus mengadakan rapat di luar daerah? Politisi PKB itu tidak memberikan penjelasan.
Dia mengatakan tidak ada anggaran khusus untuk pembahasan APBD Samosir. Pemkab hanya memfasilitasi tempat pertemuan dan konsumsi.
“Yang dibiayai oleh Pemkab Samosir hanya tempat pertemuan dan konsumsi, selainnya ditanggung oleh dewan masing-masing,” ungkapnya.
Lebih lanjut, dia mengatakan DPRD Samosir dalam hal ini Badan Anggaran DPRD melaksanakan pembahasan dengan perjalanan dinas.
“Kita hanya melaksanakan pembahasan dengan perjalanan dinas, dan itu dibiayai dari sekretariat DPRD Samosir, biaya rutin, tidak ada yg lain,” sebutnya.
Sumber dihimpun wartawan, rapat terkait pembahasan Ranperda APBD Kabupaten Samosir Tahun 2022 digelar di Hotel Atsari Parapat.
Jadwal rapat mulai sejak hari ini sampai Sabtu (20/11/2021). Jadi sepekan ini para pemangku kepentingan Samosir akan bergiliran ke luar daerah.(SBS)
