 |
| Reses II DPRD Samosir Dapil 1 di Kecamatan Ronggur Nihuta. |
Samosir(DN)
Sekolah daring yang dilakukan selama ini di masa pandemi, menjadi hal yang dilakukan hampir di semua sekolah. Karena kelamaan daring itu, banyak yang sudah rindu kembali sekolah tatap muka.
Hal itu terungkap dalam reses II DPRD Samosir daerah pemilihan I yang digelar di Aula Kantor Camat Ronggur Nihuta, Jumat, 27 Agustus 2021.
Menurut sejumlah kepala sekolah yang hadir dalam reses ini, hampir 2 tahun belajar via daring, dinilai tak terlalu efektif untuk meningkatkan kecerdasan siswa.
Oleh karena itu, ditengah gencarnya vaksinasi untuk anak-anak, banyak orang tua siswa yang berharap jika nantinya sekolah akan kembali dibuka, paling tidak untuk tingkat SMP.
Kepala Sekolah SMPN 1 Ronggur Nihuta, Pangkas Sibarani mengatakan, siswa yang pembelajaran online, banyak keluhan. Pasalnya, orang tua harus membutuhi paket.
Pihaknya pernah menyarankan ke orangtua agar siswa disuruh ke sekolah karena telah difasilitasi wifi, dan kita sudah ada rumah belajar.
"Kendalanya, kebanyakan orang tua agak enggan menyuruh anaknya ke sekolah, kami tidak tahu apa yang menjadi alasan. Cuman anak kebanyakan main game. Harapan kami agar SMP dilaksanakan tatap muka," harapnya.
Senada, Florinda Manik, Kepala SDN 1 Paraduan mengatakan bahwa di sekolahnya sebenarnya rindu tatap muka. Karena anak-anak tidak mau mengerjakan tugas dari sekolah, karena permasalahan jaringan dan HP android.
"Surat dari dinas pendidikan, sudah bisa dilakukan pembelajaran tatap muka dengan syarat menyediakan kriteria prokes," tambahnya.
Menyikapi hal ini, Wakil Ketua DPRD Samosir Nasip Simbolon mengatakan bahwa sesuai Instruksi Menteri Pendidikan, akan dilaksanakan belajar tatap muka untuk level 1 dan level 3 dan untuk daerah terpencil.
"Nanti kita putuskan ketika ada saran dan masukan dari kepala sekolah dalam hal pelaksanaan pembelajaran tatap muka," ujar Politisi PKB tersebut.
Untuk itu, dirinya memohon kerjasama dari pemerintah desa dan kepala sekolah untuk mensosialisasikan dan mengajak masyarakat untuk divaksin, dengan harapan sebanyak 80% masyarakat sudah divaksin.
Ketua Komisi I, Saurtua Silalahi menambahkan bahwa kerinduan sekolah tatap muka, itu tergantung kita. "Nanti kita akan bahas bersama dengan dinas pendidikan," sebutnya.
Anggota DPRD Samosir Polten Simbolon, menyarankan agar kalau untuk sekolah dasar umur 11 tahun ke bawah yang tidak mendapat vaksin jangan dulu dibuat belajar tatap muka.
Kelola Hutan Tanpa Izin
Pada reses DPRD Samosir ini juga terungkap terkait penyadapan getah pinus di Kabupaten Samosir yang mulai tuai masalah.
Kepada anggota dewan, Camat Ronggur Nihuta Sitor Silalahi menyampaikan terkait gangguan Kamtibmas di Ronggur Nihuta. Menurutnya, sudah mulai meresahkan di antara masyarakat, terkait dengan ada beberapa kelompok masyarakat yang mengolah kawasan hutan tanpa izin, hingga membuat cekcok sesama warga.
"Ini kami sampaikan agar ada nantinya saran dan masukan dari DPRD Kabupaten Samosir, karena hal ini sudah kami sampaikan ke pihak kehutanan, namun belum ada jalan keluarnya," sebutnya.
Pihaknya juga meminta saran kepada dewan terkait permasalahan tanah antar bius. Agar ada pengamanan permasalahan lahan. "Di Ronggur Nihuta sudah ada 2 lembaga adat yang sudah disahkan oleh desa dan disaksikan oleh Pemerintah Kabupaten Samosir, namun ada permasalahan di internal lembaga adat dimaksud," pungkas Sitor.
Menyikapi hal ini, Anggota DPRD Samosir Jonner Simbolon menyampaikan, menyangkut kelompok masyarakat yang disampaikan camat, agar lebih jelas disampaikan, sehingga dapat ditindaklanjuti DPRD ke APH.
Ketua Komisi III ini juga meminta data kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan di kawasan hutan.
"Soal Sijambur, sudah keluar dari 1007 ha, sudah diberikan namun tidak kepemilikan. Dan SK masyarakat hukum adat belum keluar. Pak camat agar ini tetap disampaikan pelan-pelan supaya tidak berbenturan nantinya," ujarnya.
Terakhir, Kepala Bappeda Samosir yang diwakili Dermawan Sinaga menjelaskan Permendagri 27/2021. Bahwa pemerintah daerah wajib mendukung penanganan Covid-19, dalam halnya anggaran dalam pemulihan ekonomi.
"Dalam penyusunan APBD 2022 nantinya tetap kita laksanakan kegiatan sesuai dengan amanah dimaksud," sebutnya.
Dikatakan, untuk desa yang belum memiliki listrik sebanyak 82 KK yakni Desa Salaon Tonga-tonga, Salaon Toba, Ronggur Nihuta, Lintong Nihuta dan Paraduan, "Kami mohon dengan data-data ini melampirkan KTP, dan kalau masyarakat miskin dilengkapi dengan kartunya. Dan nantinya bisa kita sampaikan ke Dinas Provinsi," ungkapnya.
Reses DPRD Samosir ini dihadiri perwakilan Bappeda Samosir, Camat, kepala desa se-Kecamatan Ronggur Nihuta, Kepala Sekolah SD/SMP, tokoh masyarakat dan konstituen.(red)
