Para pelaku pariwisata membersihkan destinasi wisata Parbaba. |
Samosir(DN)
Keinginan untuk bangkit dari keterpurukan ekonomi di bidang pariwisata akibat pandemi Covid-19 jelas terlihat dari peserta sosialisasi Rebound Destinasi Super Prioritas Danau Toba yang digelar Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia (Kemenparekraf RI).
Adapun kegiatan yang digelar di JTS Hotel Parbaba, Kecamatan Pangururan, Senin (5/10/2020) tersebut bertujuan untuk mensosialisasikan kepada seluruh stakeholders pariwisata bahwa kebangkitan pariwisata harus dilakukan.
Salah satunya dengan penerapan CHSE (Cleanliness, Healthy, Safety, and Environmental Sustainability), sekaligus untuk mengkampanyekan CHSE tersebut kepada para wisatawan yang sedang berkunjung ke objek wisata.
Pada kesempatan ini, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Samosir Dumosch Pandiangan memaparkan visi pembangunan Kabupaten Samosir, dimana pariwisata merupakan sektor terdepan dalam mewujudkan masyarakat Samosir yang sejahtera, mandiri, dan berdaya saing.
Dipaparkan bahwa saat ini ada beberapa isu strategis pada sektor kepariwisataan yang sedang dalam tahap pembenahan, antara lain kualitas sumber daya manusia (SDM), terkait akses dan kualitas infrastruktur menuju destinasi wisata, nilai tambah pertanian dan pariwisata serta terkait dukungan stakeholder dan masyarakat terhadap program Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Super Prioritas Danau Toba.
Karenanya, Pemerintah Kabupaten Samosir menetapkan sejumlah program prioritas kabupaten untuk menjawab dan menuntaskan isu-isu strategis tersebut.
"Seperti peningkatan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur untuk mendukung pariwisata dan pertanian. Selanjutnya, program peningkatan nilai tambah ekonomi melalui kreativitas dan inovasi daerah melalui pengembangan kawasan agrowisata," tuturnya.
Dumosch Pandiangan mengakui bahwa pandemi Covid-19 sangat berdampak terhadap pariwisata Kabupaten Samosir. Namun, Pemkab senantiasa menyusun dan menerapkan strategi yang terukur agar Samosir tetap aman dari Covid-19 namun juga perlahan memutar roda perekonomian melalui bidang pariwisata sebagai sektor unggulan.
Selanjutnya, Wakil Direktur I Politeknik Pariwisata Medan Femmy Dalimunte menyampaikan tentang pentingnya penerapan CHSE pada pemulihan pariwisata.
Femmy Dalimunte mengatakan bahwa Kemenparekraf memiliki program pendampingan desa wisata pada tahun 2021, dimana mereka akan menggandeng dan melibatkan pokdarwis atau masyarakat di desa wisata yang aktif, yang benar-benar serius dalam mengembangkan pariwisata di desanya.
“Apalagi di masa pandemi Covid-19 seperti saat ini. Pokdarwis harus benar-benar bekerja keras memulihkan pariwisata karena pariwisata adalah sektor yang paling terdampak, paling awal terdampak, paling besar resiko tertular bahkan berpotensi pulih paling akhir,” ujar Femmy.
Sementara, Kepala Subdirektorat Pengembangan Destinasi Regional I Area I Kemenparekraf RI Wijonarko menyampaikan agar seluruh paparan para narasumber untuk disiplin menerapkan CHSE benar-benar dijalankan dan diinformasikan kepada lingkungan sekitar para peserta. Karena jika tidak, upaya pemerintah untuk memulihkan ekonomi akan terasa sia-sia.
Selanjutnya, Wijonarko langsung mengajak para peserta, yang terdiri dari pelaku usaha wisata, pengelola objek, pokdarwis, Kepala Desa Siopat Sosor, Hutabolon, Situngkir, TNI, Polri dan pegawai Dinas Pariwisata Kabupaten Samosir, untuk langsung melakukan aksi kebersihan di Pantai Pasir Putih Parbaba dan Pantai Indah Situngkir.
Pada kesempatan itu, Kemenparekraf juga menyerahkan bantuan peralatan kebersihan, alat penyemprot desinfektan dan washtafel cuci tangan kepada para peserta.
“Kenapa kita pilih Parbaba sebagai lokasi rebound destinasi, karena lokasi ini merupakan destinasi favorit untuk dikunjungi. Kita berharap agar daerah sekitar Parbaba, atau bahkan di luar Samosir, melihat bahwa Parbaba siap membuka dan menerapkan protokol kesehatan dan mereka pun mengikuti langkah positif ini,” ujar Wijonarko.
Dia juga berharap agar pokdarwis menjadi ujung tombak dalam menerapkan rebound destinasi seperti ini. “Pokdarwis harus jadi ujung tombak. Kita harap kepala desa juga harus berperan aktif terhadap pembentukan atau kinerja para pokdarwis. Sebab, kalau sebuah destinasi wisata namun tidak ada pokdarwis, Kemenkarekraf akan sulit memberikan bantuan,” pungkasnya.(SBS)