 |
| Komisi I DPRD Samosir konsultasi ke Tanjung Balai. |
Samosir(DN)
Guna menggali referensi dalam rangka studi banding atau konsultasi berkaitan dengan bantuan sosial (bansos), Komisi I DPRD Samosir koordinasi ke DPRD Kota Tanjung Balai, Jumat 28 Agustus 2020.
Rombongan Komisi I yang dipimpin langsung Wakil Ketua DPRD Samosir, Nasip Simbolon ini diterima pimpinan DPRD Kota Tanjung Balai melalui Kasubbag Fasilitasi Penganggaran, Jaharuddin S.Sos di kantor dewan setempat.
Wakil Ketua DPRD Samosir, Nasip Simbolon menyampaikan bahwa konsultasi ini guna untuk mendapatkan masukan dan informasi serta penjelasan yang berkaitan tentang pendataan pembagian bantuan sosial.
"Kita juga ingin gali referensi sistem pengawasan dan pembagian dana bantuan langsung tunai (BLT), dana Program Keluarga Harapan (PKH) di masyarakat, khususnya dalam masa pandemi Covid-19," kata Nasip.
Ditambahkan Ketua Komisi I, Saurtua Silalahi ST, selama pandemi, pihaknya telah melakukan monitoring ke seluruh kecamatan di Samosir terkait penanganan dan pengawasan pembagian bantuan Covid-19.
Menurutnya, dari pengamatan di lapangan, data-data pembagian bantuan sosial perlu dibenahi lagi. Karena masih ada beberapa saluran bantuan yang tidak tepat sasaran.
“Walaupun sebagian besar penyaluran bantuan sudah terlaksana, namun datanya kurang akurat karena masih memakai data yang lama sehingga tidak tepat sasaran, contohnya saja orang yang sudah meninggal malah mendapatkan bantuan," ujarnya.
"Sehingga dalam studi banding ini, kami ingin mengetahui sejauh mana Kota Tanjung Balai dalam membagikan BLT dan PKH kepada masyarakat, yang nantinya bisa menjadi referensi kami dalam penyusunan program bantuan sosial di Samosir," tandas Saurtua Silalahi ST.
Sementara itu, Kasubbag Fasilitasi Penganggaran, Jaharuddin S.Sos memaparkan terkait dengan penyaluran bansos oleh pemerintah kota Tanjung Balai untuk warga.
Disampaikan, agar penyaluran bantuan sosial tepat sasaran dalam rangka meningkat kesejahteraan masyarakat, kuncinya ada pada pelaksanan verifikasi dan validasi Data Terpadu serta dukungan dari semua pihak terkait.
Dirinya menambahkan, warga Tanjung Balai cukup banyak terakomodir dan mendapat bantuan sosial, baik dari Kemensos RI dan pemerintah daerah. Baik melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
"Pemkot kami membuat penetapan kriteria masyarakat miskin sehingga penerima benar-benar tepat sasaran. Serta kami kerjasama hingga tingkat kelurahan/desa. Strategi pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) itu adalah data, maka program dan kegiatan akan mengikutinya," pungkasnya.(SBS).
