 |
| Bupati Samosir, Rapidin Simbolon bersama Kepala Bappeda, Rudi Siahaan saat menyerahkan proposal pembangunan ke Menteri PUPR RI di Jakarta. |
Samosir(DN)
Sejumlah proyek-proyek raksasa yang dikucurkan Pemerintah Pusat ke Kabupaten Samosir seperti pembangunan terusan Tano Ponggol, pelebaran jalan ring-road dan pembangunan lainnya bukanlah datang dengan cara tiba-tiba.
Melainkan berkat kerja keras Pemerintah Kabupaten Samosir di bawah kepemimpinan Rapidin Simbolon dan Juang Sinaga.
Tercatat, sejak menjabat menjadi orang nomor satu di Kabupaten Samosir, berbagai usaha dilakukan Bupati Rapidin Simbolon untuk bisa diterima bertamu dengan para menteri, guna menghadirkan pembangunan di Kabupaten Samosir dengan sumber anggaran dari Pemerintah Pusat.
Sistem otonomi daerah yang berlaku pada hari ini menguntungkan bagi daerah yang kaya akan hasil alamnya. Namun tidak bagi daerah yang tidak memiliki kekayaan alam seperti minyak bumi, gas batu bara dan lain-lainnya. Karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pajak sangatlah kecil. Sedangkan kebutuhan daerah tiap tahun terus meningkat.
Rapidin, Pemimpin Yang Tak Mau Berdiam Diri
Bagi daerah yang miskin SDA, pembangunan hanya mengandalkan APBD. Dana APBD tersebut akan habis untuk membayar gaji dan honor pegawai plus alat tulis kantor.
Setengahnya itulah yang dijadikan untuk membangun jalan, jembatan, sarana perkantoran berikut dengan rehabilitasinya. Termasuk anggaran untuk program-program lainnya.
 |
| Bupati Rapidin Simbolon kala mendampingi Menteri PUPR RI meninjau sejumlah proyek raksasa di Samosir. |
Kondisi itu memaksa daerah tersebut untuk mencari anggaran tambahan yang letaknya berada di pusat. Karenanya, Bupati Rapidin tak mau berdiam diri dan hanya mengandalkan pejabatnya melakukan lobi-lobi ke Pemerintah Pusat.
Bupati yang kembali diusung PDI Perjuangan pada Pilkada Samosir tahun ini, berlomba dengan bupati dari daerah lainnya untuk mencari tambahan anggaran ke Pemerintah Pusat dengan membawa proposal.
Karena untuk bertemu menteri sangat sulit, akibat tugas yang padat. Begitu juga masalah yang bisa saja timbul dengan hadirnya calo anggaran.
"Kita harus mandiri. Artinya berusaha dahulu supaya bisa bertatap muka langsung dengan menteri. Kalau lewat calo, bisa lain ceritanya. Jika sulit bertemu dengan menteri, kita baru minta bantuan dari jalur partai," ungkap Bupati Rapidin, kepada wartawan, Selasa (16/06/2020).
Suami Sorta Ertaty Siahaan ini menuturkan, suatu ketika ingin bertamu dengan Menteri PU-PR. Tugas menteri sangat padat, sehingga untuk bertemu sangat sulit, padahal sudah lama menunggu di depan pintu masuk kantor Kementerian PU-PR, itu pun tidak berhasil.
Baru setelah dihubungi pengurus DPP PDI Perjuangan, tak berapa lama kemudian, staf Kementerian PU-PR, menghubungi kita untuk bisa bertemu dengan menteri.
Karena jika hanya berharap pada APBD, tentu pembangunan akan berjalan sesuai dengan kemampuan anggaran daerah saja. Tetapi, jika dana pemerintah pusat masuk ke daerah, maka pembangunan dipastikan akan bergerak lebih cepat.
"Saat pertemuan itu, kita sampaikan proposal supaya bisa dieksekusi oleh Pemerintah Pusat. Melalui pertemuan itu, pembangunan ring-road Samosir kembali dilanjutkan. Nah, jika hanya mengharapkan APBD kita, infrastruktur di daerah ini akan lama tuntasnya," papar Rapidin.
Untuk diketahui, pelebaran jalan ring-road Samosir kembali dilanjutkan tahun ini. Begitu juga dengan pelebaran jembatan Tano Ponggol dengan konsep dalihan natolu.(SBS).
