 |
| Komisi I DPRD Samosir saat beraudiensi ke Kemenpan RB. |
Samosir(DN)
Menindaklanjuti tentang Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) Komisi I DPRD Samosir lakukan kunjungan kerja ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) di Jakarta, (5/3) lalu.
Kunjungan Komisi I DPRD Samosir tersebut untuk mempertanyakan tentang wacana penghapusan tenaga honorer.
Selain diikuti seluruh anggota Komisi I yang diketuai Saurtua Silalahi, anggota Polten Simbolon, Renaldi Naibaho, Romauli Panggabean, Noni Situmorang, Mangdalena Sitinjak, dan Nurmerita Sitorus. Juga turut dihadiri Ketua DPRD Samosir, Saut Tamba bersama wakilnya Nasip Simbolon.
"Kedatangan kami ke Kemenpan RB untuk menanyakan adanya penghapusan tenaga honorer adalah Bagian Penegasan UU ASN Nomor 5 Tahun 2014, bahwa ASN hanya ada PNS dan PPPK. Sehingga tenaga honorer akan dihapus," kata Ketua Komisi I, Saurtua Silalahi kepada durasi news.
Menurutnya, hal ini juga menindaklanjuti keresahan para guru honorer yang beberapa waktu lalu beraduensi ke kantor DPRD Samosir.
Pada kesempatan audiensi dengan Kemenpan RB tersebut, Komisi I DPRD Samosir menyerahkan rekomendasi agar tenaga guru honorer diterima sebagai Aparatur Sipil Negara.
Saur juga menyampaikan rasa prihatinnya akibat terlalu lama pemerintah memperhatikan masyarakat yang sudah lama mengabdi di pemerintahan untuk diangkat sebagai PNS.
Menurutnya tenaga Guru honorer kabupaten Samosir tergabung dalam satu wadah organisasi Guru kabupaten Samosir yang berjumlah 52 orang dan rata-rata telah berumur 35 tahun. Sementara keseluruhan tenaga guru honorer di Kabupaten Samosir yang terdata sebanyak ratusan orang.
"Kami berharap pemerintah pusat memperhatikannya keresahan guru honorer di Kabupaten Samosir dan juga rekomendasi kami ini," harap Saurtua Silalahi.(SBS).
